PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

PASCA SARJANA (S-2)

Program Studi Ilmu Hukum

Mata Kuliah       :  Perkembangan Peran Hukum Dalam Pembangunan-

                                 Ekonomi.

Semester              : II, Kelas C . Tahun 2014.

Mahasiswa          : Alisati Siregar.

NIM                     : 7773133179

Dosen                   : Prof. DR. Palmawati Tahir, MH.

Judul Buku                ; “PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI”.

Penulis                        : Gunarto Suhardi.

Penerbit                      : Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Tahun Terbit             :  2002, No. ISBN : 979-9243-32-7.

Nama Mahasiswa      :  Alisati Siregar/777313

Kata Kunci, Peran Hukum, Pembangunan Ekonomi.

Pembangunan Ekonomi Nasonal Indonesia diselenggarakan berdasarkan UUD1945 dan Pancasila. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan  UUD1945. Pada Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 setelah addendum ke IV menyatakan”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dalam kegiatan usaha besar, menengah dan kecil dalam pola kemitraan usaha”.

Sehingga pembangunan ekonomi nasional dalam usaha untuk mewujudkannya tidak bisa terlepas dari peran aspek hukum. Sehingga tidak dapat disangkal bahwa pembangunan ekonomi yang terus berkembang menuntut peran hukum untuk menunjang pembangunan ekonomi, mengapa?. Karena hukum mempunyai perenan dan pengaruh terhadap semua kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum fungsinya dalam pembangunan ekonomi berupa alat untuk menyelesaikan segala bentuk konflik-konflik dan alat untuk merekayasa sosial ekonomi, (teori yang memandang hukum sebagai sosial enginering).[1]

Pembangunan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari pembangunan hukum pula, karena antara ekonomi dan hukum merupakan dua aspek yang saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum sebagai ketentuan yang sifatnya normatif mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam bidang perekonomian.

Pada era Orde Baru, sebagian Pakar Ekonomi, Pelaku Bisnis dan Pengusaha mendikotomi hukum dengan sebelah mata, bahkan memandang hukum sebagai penghambat bagi terselenggaranya kegiatan ekonomi. Dalam era ini hukum tidak dijadikan sebagai landasan, pemandu dan penegak  aktivitas dalam bidang ekonomi. Keberadaan hukum dirusak oleh penguasa, hanya untuk membela kepentingan politik ekonomi Orde Baru yang mengabdi pada kepentingan negara-negara maju.

Dalam perkembangan setelah adanya krisis monoter yang menghancurkan perekonomian beberapa negara termasuk Indonesia, baru ada kesadaran akan arti pentingnya peranan dan fungsi hukum untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan untuk menarik investasi ternyata hukum itu sangat berperan sebagai salah satu baro meter bagi bagi para investor untuk menanam modalnya di Indonesia. Sehingga pembangunan ekonomi tidak bisa bergerak terlampau jauh kedepan sedangkan hukum diam atau stagnan, peranan dan fungsi hukum idealnya harus berjalan seiring dengan lajunya pembangunan ekonomi itu sendiri.

Bila disederhanakan bahwa di dalam pebangunan ekonomi, maka peran hukum akan memberikan tuntunan, pegangan, serta menciptakan kaedah-kaedah hukum bagi kegiatan ekonomi. Hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang dikehendaki atau yang dicita-citakan.

Fungsi internal hukum itu sendiri sudah sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan ekonomi. Thomas Aquinas menegaskan dalam hal ini, bahwa fungsi hukum  mengusahakan kesejahteraan seluruh umat manusia. Fungsi disini adalah sebagai kerangka yang berwujud peraturan yang membimbing, memberikan pedoman sanksi dan alat untuk merekayasa kehidupan sosial. Objeknya adalah segala segi kehidupan manusia dalam kehidupan ekonominya.

KESIMPULAN.

1.      Antara hukum dan ekonomi mempunyai korelasi yang sangat erat. Dalam kontek ekonomi mikro, yang ruang lingkupnya mencakup transaksi bisnis dari para pelaku ekonomi, sangat memerlukan aturan hukum yang harus dipatuhi oleh para pihak.

2.      Fungsi dan peran hukum sangat central dalam pembangunan seluruh aspek ekonomi, hukum berfungsi untuk membimbing, memberikan pedoman sanksi dan alat untuk merekayasa kehidupan sosial dan ekonomi. Hukum dapat berfungsi  sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang dicita-citakan.

---

[1] Gunarto Suhardi, 2002. Peranan Hukum Dalam pembangunan ekonomi, Universitas Admajaya Yogyakarta, hal, 27.